PATOLOGI BIROKRASI DI TUBUH PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

Patologi Birkorasi atau penyakit birokrasi adalah hasil kerja dari struktur birokrasi yang

salah, managerial birokrasi yang amburadur dan kurangnya ketrampilan para pejabat birokrat yang

menduduki structural dan fungsinya.

Kerja Birokrasi merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaran Pemerintahan untuk

mencapai apa yang disebut sebagai Good Governance.

Berdasarkan informasi yang didapat tertanggal 22 Mei 2021, bawasannya Kabupaten

Maluku Barat Daya sampai saat ini belum memasukan kuota formasi CPNS dan menjadi satu dari semua Kabupaten/Kota yang tidak punya kuota CPNS Tahun ini. (teropongmbd.com)

Dua Pihak yang bertangungjawab penuh menyiapkan formasi kuota CPNS adalah Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Bagian Organisasi Setda MBD 

Maluku Barat Daya.

Mari melihat dengan cermat alibi yang disampaikan dalam keterangan Pers ini adalah :

1. Maluku Barat Daya belum memiliki fasilitas Gedung untuk pelaksanaan test.

Ditahun sebelumnya Kab. Maluku Barat Daya sukses menyelenggarakan test CPNS tanpa

beralibi bahwa tidak adanya fasilitas Gedung. Ketersediaan Gedung serbaguna dan

Gedung-gedung sekolah serta jadwal yang bisa disiati merupakan solusi yang bisa

dipikirkan untuk masala ini. Hanya saja ini dijadikan sebagai alasan untuk menutupi

ketidakbecusan dalam melaksanakan tugas.

2. ANJAK dan ABK masih menggunakan format tahun 2017.

(Analisis Jabatan dan Kepegawaian) ( Analisa Beban Kerja)

Masih menggunakan format lama maka dengan kata lain tidak ada pembaharuan pada

ANJAK dan ABK.

Berdasarkan Pasal 56 & Pasal 59 UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN, maka setiap Instansi

Pemerintah dari Tingkat Pusat sampai pada Tingkat Kabupaten Wajib menyusuan ANJAK

dan ABK yang dilakukan dalam jangka waktu 5 Tahun diperinci dalam jangka satu tahun,

berdasarkan kebutuhan sebagai syarat wajib pengusulan jumlah dan jenis jabatan PNS yang

akan diisi oleh CPNS.

Tidak adanya ANJAK dan ABK mengakibatkan Kab.MBD tidak memiliki formasi kuota

CPNS pada saat penetapan kebutuhan Jumlah Jenis dan Jabatan PNS secara nasional. 

3. Ketiadaan ANJAK dan ABK sepenuhnya menjadi tanggungjawab Bagian Organisasi Setda MBD

Sialnya anggaran yang tidak tersedia serta keterbatasan jaringan internet menjadi dalil yang

paling sempurna untuk menutupi ketidakmampuan para pejabat birokrat dalam

menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diemban.

Berapa banyak biaya yang diperlukan untuk penginputan ?

Ataukah sampai hari ini Kota Tiakur tidak tersedia fasilitas 4G dan WiFi ?

Ini menjadi pertanyaan yang paling mendasar bagi alibi yang disampaikan. Apa yang disampaikan oleh Kepala BKPSDM dan BO SETDA pada keterangan Pers ini tidak sinkron dan membingungkan, cenderung saling menyalahkan dan mencari-cari alasan.

Jadi sebenarnya yang menyebabkan tidak adanya Pengusulan Kebutuhan PNS lewat ANJAK dan

ABK ini apa?

Apakah tidak adanya fasilitas Gedung untuk pelaksanaan test?

Apakah Anggaran penginputan yang tidak tersedia?

Ataukah Keterbatasan jaringan Internat ?

Kita sedang menonton misskomunikasi dan misskoornidasi yang dilakukan oleh dua instansi ini

serta amburadurnya kinerja birokrasi kita di Kabupaten Maluku Barat Daya.

Benarlah apa yang disampaikan oleh Prof, Dr, Sondang P Siagian, bahwa patologi birokrasi timbul

karena Tindakan para pejabat di lingkungan birokrasi yang suka mengaburkan masalah, sifat

menyalahkan orang lain, kurang koordinasi, kredibilitas rendah, kurangnya visi yang imajinatif,

tindakan tidak rasional, kurangnya atau rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional seperti: ketidakmampuan menjabarkan kebijaksanaan pimpinan, ketidaktelitian, rasa puas diri, bertindak tanpa berpikir, kebingungan, tindakan yang tidak produktif, tidak adanya kemampuan berkembang, mutu hasil pekerjaan yang rendah, kedangkalan, ketidakmampuan belajar, ketidaktepatan tindakan, inkompetensi, ketidakcekatan, ketidakteraturan,melakukan tindakan yang tidak relevan, sikap ragu-ragu, kurangnya imajinasi, kurangnya prakarsa, kemampuan rendah, bekerja tidak produktif, ketidakrapian, dan stagnasi.

Sisi lain dari Persoalan ini adalah, sejauh mana fungsi control terhadap kinerja dua instansi ini.

Berbicara fungsi control maka ada beberapa pihak yang perlu menjadi sorotan.

Pertama, Peran Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.

Jika ANJAK dan ABK belum diperbaharui dan masih menggunakan Data Tahun 2017, maka kita

patut mempertanyakan Fungsi kontrol dari Bupati, Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah. Mengapa Demikian, Posisi kosongnya Bupati MBD itu terjadi ditahun 2019 setelah terpilihnya Bupati MBD saat itu sebagai Wakil Gubernur Maluku. Ada rentan waktu yang cukup untuk melaksanakan kontroliing terhadap kinerja bawahannya jika dihitung waktu kerja dari tahun 2017-2019. Wakil Bupati MBD pada masa itupun dilantik pada tahun yang sama menjadi Bupati Antar Waktu dengan masa kerja sampai pada pertengahan tahun 2020. Jika dihitung dari 2017-2020 maka ada waktu yang cukup banyak untuk melaksanakan fungsi kontrol juga terhadap kinerja birokrasi.

Jika alasannya nanti adalah Maluku Barat Daya beberapa tahun kebelakang ini mengalami pengalihan kepemimpinan dan baru saja menyelesaikan Pilkada. Sehingga Bupati dan Wakil Bupati tidak dapat melaksanakan perannya dengan baik, lalu yang menjadi pertanyaan, dimana peran

Sekretaris Daerah ? Pasalnya dari tahun 2017 sampai saat ini, posisi Sekda tidak berganti orang.

Menjalankan fungsi kontrol terhadap kinerja OPD – OPD dilingkungan Kabupaten Maluku Barat Daya menjadi tugas penting bukan hanya Bupati, dan Wakil Bupati tetapi juga seorang Sekretaris Daerah.

Kedua, Peran DPRD MBD (Legistalif) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja

Eksekutif.

Fungsi Kontrol dan Pengawasan juga diemban oleh DPRD MBD sebagai tugas pokok dan fungsi

Lembaga legislative di tingkat Kabupaten. Komisi yang membawahi urusan ini haruslah juga

melakukan pengawasan dan kontroling yang berkala terhadap BKPSDM dan BO SETDA di Kabupaten.

DPRD MBD saat ini merupakan hasil pemilhan tahun 2019. Kontrol DPRD pada rentan waktu 2017-2019 serta 2019 semenjak dilantik sampai pada 2021 ini dipertanyakan. Mengapa perlu dipertanyakan, karena masalah ini baru ditemukan tahun ini. Jika kontrol dan pengawasan dilakukan berkala maka seharusnya permasalahan ANJAK dan ABK sudah terselesaikan. 

MBD melakukan Tes CPNS Terakhir tahun 2018 dan ini sudah tahun 2021, 4 tahun baru ditemukan

ternyata ANJAK dan ABK tidak ada pembaharuan.

Kontrol dan pengawasan yang ketat serta berkelanjutan akan menciptakan kinerja birokrasi yang baik pula.

Jika fungsi kontrol dan pengawasan ini dilakukan secara berkala dari tahun ke tahun maka

hambatan-hambatan dalam proses pengerjaan dapat segera mencapai solusi dan terselesaikan.

Fungsi Kontrol dan pengawasan tidak bisa hanya dilakukan pada saat air sudah dibatang leher atau

mendekati waktu pelaksanaan test.

Apakah mengangkat PPPK besar-besaran untuk menutupi beban kerja yang semakin kompleks

dan kebutuhan jumlah PNS dilingkup Pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya yang tidak

terakomodir dalam CPNS akan ditempuh ?

Lebih Efisien mana biaya yang dikeluarkan untuk membayar PPPK yang jumlahnya cukup besar

ataukah melakukan pembaharuan ANJAK dan ABK?

Jangan kaget jika post APBD kita lebih besar diperuntukan untuk belanja pegawai.

Ini merupakan citra buruk kinerja Eksekutif dan Legisltif di Kabupaten Maluku Barat Daya. Bisa jadi ini juga satu dari sekian masalah yang baru saja terekspos ke public. Dan masih banyak lagi masalah yang belum juga terekspos. Itu berarti baik eksekutif maupun legislative di Kabupaten Maluku Barat Daya perlu berbenah. Reformasi Birkorasi ditubuh Pemerintah Kabupaten Maluku 

Barat Daya harus menjadi perhatian bagi Bupati dan Wakil Bupati yang baru saja dilantik. DPRD dalam pengawasaanya juga harus ekstra ketat sehingga kepentingan masyarat dapat terpenuhi dan terakomodir dengan baik. 

Pemimpin itu harus membuka diri menerima masukan dan tidak takut untuk dikritik. 

KALWEDO !!!    

BUPATI MALUKU BARAT DAYA GAGAL PAHAM ?

Beberapa hari ini, banyak pemberitaan di sosial media terkait perjuangan MBD mendapatkan manfaat dari blok masela, bupati yang baru saja di lantik pada hari senin, 26 April 2021 yang bertepatan di kantor gubernur provinsi Maluku sebut saja Benjamin Th, Noach ST dalam pemberitaan yang di sampaikan melalui media online suara damai, kata Noach, sebagai orang nomor 1 di kabupaten yang bertajuk kalwedo, kami telah menyiapkan sederet misi untuk menjadikan MBD sebagai kabupaten yang sejahtera, mandiri, dan berlandaskan budaya. Lanjut bupati MBD terkait dengan participaciting Interest (PI) 10% Blok masela, ia menjelaskan bahwa hal tersebut sudah di atur dalam Undang-undang Nomor 23 yang mengatur bahwa kewenangan bupati hanya 4 Mil, kewenangan gubernur 12 Mil sedangkan lebih dari itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. 

Perlu di ketahui masyarakat MBD bahwa PI 10% sudah di serahkan kepada pemerintah daerah dalam hal provinsi Maluku untuk membagikan kepada 11 kabupaten kota yang ada di provinsi Maluku.

Penjelasan diatas sudah mendekati kebenaran, namun sayangnya penjelasanya diatas terlalu normatif karena mengesampingkan kabupaten MBD sebagai daerah terdampak dan daerah penghasil, sebagaimana yang sementara di perjuangkan oleh beberapa organisasi kemasyarakatan dan juga keterlibatan organisasi kemahasiswaan. 

Mewujudkan Maluku barat daya sejahtera, mandiri dan tidak mengesampingkan nilai budaya  itu merupakan kewajiban pemerintah daerah, akan tetapi bupati mestinya harus lebih dulu menjelaskan secara detail dan jujur serta tidak ada kebohongan kepada masyarakat MBD, kira-kira kesejahteraan yang telah disebutkan diatas adalah kesejahteraan dalam bentuk apa?. jangan sampai menjadikan sosial media sebagai konsumsi publik yang hanya sebatas menyampaikan kata-kata manis padahal dibelakang sana sudah tersedia racun untuk membunuh masyarakat. 

Perjuangan masyarakat dengan tujuan MBD di akui sebagai daerah terdampak dan daerah penghsil sebagaimana di atur dalam peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan pasal 9 menyebutkan bahwa pemrakarsa, dalam menyusun dokumen amdal mengikutsertakan masyarakat yang terdampak dan yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal. Amanat kepmen nomor 17 tahun 2012 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses amdal dan izin lingkungan. 

Hal ini terbukti bahwa pada tanggal 6 Agustus 2019 ada sosialisi dalam studi amdal terpadu rencana kegiatan pengembangan lapangan gas abadi di swisbel hotel pada saat itu ada keberatan secara jelas yang disampaikan secara tertulis oleh Bpk Izak  B Tertrapoik SH. 

Sebagai kabag Hukum MBD, beliau menghimbau kepada pihak INPEX agar berlalu adil dan bijaksana dalam melayani masyarakat Maluku, lanjutya,  MBD adalah pusat daerah terdampak dari kerusakan lingkungan akibat pengelolaan, hal ini berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari.

Maksud dari keberatan ini sebagai bentuk protes nyata bahwa MBD adalah daerah terdampak dan daerah penghasil sehingga di kemudian hari beroperasinya blok masela MBD juga berhak mendapatkan Corporate Social Responsibility (CSR) bahkan pembagian PI 10% MBD di perhitungkan sebagai daerah terdampak maka wajib mendapatkan jata sesuai yang telah di atur dalam undang-undang.  

Lantas bagaimana jika MBD tidak di masukan sebagai daerah terdampak dan daerah penghasil?

Jangan ada protes jika nantinya kerusakan lingkungan yang begitu masif terjadi di MBD lalu kemudian Pemda baru mau menuntut untuk harus ada CSR. Padahal Pemda tidak memperjuangkan MBD sebagai daerah terdampak. 

Apresiasi yang baik untuk Pemda MBD dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang saat ini sudah ada beberapa gelombang yang dikuliahkan di Cepu. Tapi dampak lingkungan untuk keberlanjutan hidup masyarakat juga harus jadi perhatian khusus. 

.

Kalwedo 

KARTINI MASA KINI

Raden Ajeng Kartini. seorang pahlawan nasional yang berjuang membela hak-hak perempuan. Melalui pemikiran yang dituangkan dalam tulisannya, Kartini banyak membahas soal perjuangan perempuan untuk memperoleh kebebasan, kesetaraan, dan pendidikan yang layak.

Semangat Kartini masih relevan untuk perjuangan perempuan hingga saat ini. Namun Pandangan dan perlakuan masyarakat untuk perempuan yang dapat lihat Seolah-olah perempuan itu dari lahir disiapkan untuk dinikahkan, dipupuk untuk menjadi Isteri orang, dan diharuskan bersikap sesuai dengan standar istri Idaman yang harus pintar masak, anggun, bersikap lembut, dan lain sebagainya. kemudian menghabiskan masa produktifnya hanya untuk hamil dan melahirkan. Padahal peran perempuan di kalah itu bukan hanya yang telah di jelaskan diatas melainkan perempuan juga mengambil bagian terpenting untuk berjuang. 

Perjuangan perempuan sebagaimana di konsepsikan oleh founding father kita Sebut saja Bung Karno yang menyatakan bahwa, perempuan sosialis adalah perempuan yang berjuang sama-sama dengan laki-laki. Hal inilah yang mestinya menjadi standardisasi perempuan-perempuan kekinian untuk mempertahankan semangat perempuan sebagaimana telah di buktikan lewat perjuangan Raden Ajeng Kartini.

Akan tetapi terkadang perempuan menjadi Gender yang dipojokkan dan di batasi oleh stigma-stigma dalam kehidupan bermasyarakat sehingga membuat sebagian perempuan menjadi down dan merasa menjadi tidak pantas untuk melakukan hal-hal yang ingin mereka lakukan. Bahkan terkadang ambisi yang dimiliki perempuan dinilai bertentangan dengan tradisi yang di anut masyarakat setempat sehingga ruang gerak perempuan semakin tertutup. 

Hal yang paling fatal lagi adalah keberadaan perempuan seakan-akan hanya di nilai berdasarkan cara Berpakaian, misalnya berpenampilan dengan Pakian yang agak terbuka dibilang menggoda para pria, atau bisa saja di buli sebagai perempuan yang bekerja pada malam hari (pelayan Seks), Apalagi berteman dengan banyak pria dibilang perempuan tidak benar, bahkan bisa saja di sebut sebagai perempuan jalanan. 

Dari pemikiran-pemikiran seperti itulah yang membuat perempuan tidak bebas dan Nyaman untuk Berekspresi, bahkan dalam HUKUM pun perempuan masi diperlakukan tidak adil. Ada banyak kasus yang dapat dilihat di berbagai sosial Media, ada dua atau tiga perempuan mengalami pelecehan seksual, kekerasan seksual, bahkan sampai diperkosa Dan hanya 20% dari kasus yang mendapakan keadilan, sedangkan sebagian besar malah menganggap reme kasus tersebut dan menyalahkan perempun melalui cara berpakaian si korban yang dianggap menggoda si pelaku. Hal ini Sangat Menyedihkan bagi kaum perempun.

Bahkan hal yang sangat menyedihkan lagi adalah perempuan hanya di pandang sebagai objek bukan subjek sebab menurut pandangan orang-orang di sekitar kita bahwa kecantikan perempuan itu mestinya memiliki rambut lurus, putih, tinggi, natural dan lain sebagainya, akan tetapi jika perempuan di pandang sebagai subjek maka yang di maksudkan dengan kecantikan perempuan bukan sekedar di pandang melalui postur tubuh dan lain sebagainya, melainkan kecantikan perempuan yang dimaksud disini adalah lewat tutur kata, cara berpikir maupun tindakan. 

Oleh sebab itu buanglah semua pemikiran-pemikiran serta berpikir menggunakan analisis logis terbuka, dan membangun karena perempuan juga bebas untuk menentukan pilihan atas dirinya sendiri, Perempuan berharga dan harga diri perempuan tidak ditentukan oleh orang lain (Laki-laki).

Semangat untuk Semua Perempun. Kamu Cantik, Kamu berhak dan Kamu bisa. Ayoo berani speak up dan patahkan asumsi bahwa perempuan itu lemah.

"Dari Sini Kami Belajar Bahwa Perjuangan Melawan Penjajah Bukan Hanya Laki-Laki Tetapi Keterlibatan Perempuan Dalam Perjuangan Juga Di Perhitungkan”

Dari perempuan Maluku Barat Daya (MBD) untuk Semua Perempuan Di Indonesia.

.

SELAMAT HARI KARTINI

AMDAL BLOK MASELA vs KONSPIRASI KAPITALIS

Masyarakat Adat MBD Tolak Amdal Blok Masela

Secara etimologi kata KALWEDO terdiri atas dua suku kata yaitu: KHAL dan WEDO/WEDIA; khal  yang artinya tanah, menurut bahasa orang babar sebutan kata khal juga terbagi menjadi dua yaitu tanah basa dan tanah kering, sedangkan wedia/wedo; yang artinya saling menghargai, saling menghormati serta merawat tahan sebagai sumber kehidupan masayarakat Maluku barat daya (MBD). 

Tanah basa Sebagaimana telah disebutkan diatas telah mencirikan kedirian dan keberadaan MBD. MBD secara sosiologi antropologi merupakan kabupaten kepulauaan dengan luas wilayah laut lebih luas dari wilayah darat. Hak kepemilikan itu dibuktikan denagan adanya sebutan tanah basa, contoh orang mao ke pulau marsela atau ke pulau-pulau yang ada disekiran MBD ketika berteriak kalwedo dan secara spontan orang disekiran membalasnya maka mereka orang bersaudara dalam artian tanah itu milik mereka.

Masyarakat Adat MBD Tolak Amdal Blok Masela

Nama dari Blok Masela mencirikan identitas atau jati diri suatu daerah dan dibuktikan berdasarkan bukti historis yang ril dan rasional. Kata blok masela diambil dari salah satu pulau yang secara administratif berada di kabupaten yang bertajuk kalwedo, yaitu pulau marsela. 

Blok Masela, hak kepemilikanya berdasarkan hak ulayat dikuasai oleh masyarakat hukum adat menurut kajian kosmologi bahwa blok masela berada dalam Rahim kosmos dan hukum adat kalwedo di masyarakat adat Maluku barat daya, hukum adat wuwluli lauli ilwyar wakmyer di masyarakat kepulauaan babar, secara khusus hukum adat noeray pada masyarakat adat di pulau marsela. 

Merujuk pada kajian Aholiab Watloly dan simona Kristina Hendrika litaay, 2017*) kehidupan masyarakat marsela berfokus pada nelayan dan perikanan di sekitar garis pantai kepulauan. 

Merujuk kepada Mariana Lewier**) hukum adat Wuwluli Ilwyar Wakmyer adalah menceritahkan legenda lokal terbentuknya kepulauan babar oleh ikan raksasa. Wowlul Louli diartikan sebagai “yang pertama”, sedang Ilwyar Wakmyer sebagai “Batu putih dan area pasir merah” yang menggambarkan pulau babar dan pulau-pulau disekitarnya. 

Wowlui Louli (Yang pertama), ini membuktikan bahwa orang pertama yang ada di pulau itu, yaitu masyarakat adat kepulauan babar dan pualu-pulau disekitarnya termasuk blok masela. Hal ini merupakan bukti kepemilikan masyarakat adat Maluku barat daya.

Masyarakat Adat MBD Tolak Amdal Blok Masela

Kajian pola arus global di wilayah blok masela menunjukan pola arus yang berdampak secara langsung bagi wilayah kepulauan babar (pulau babar, pulau marsela, pulau wetang, pulau dawera, pulau dawelora, pulau luang, pulau sermata dan pulau-pulau sekitarnya) dan Maluku barat daya secara keseluruhan. Blok marsela berada dalam wilayah kabupaten Maluku barat daya. 

Kondisi ini akan membawah dampak ekologis, ekonomi, sosial pilitik, budaya bahkan sampai pada penyakit HIV/AIDS ketika kegiatan eksploitasi blok masela yang secara langsung dialami oleh masyarakat dan alam kepulauan Maluku barat daya. 

Pada musim  tertentu, selalu muncul aspal (Istilah lokal Ter) yang bertaburan dibibir pantai, serta munculnya limpahan minyak yang memenuhi pantai sehingga memtikan habitat laut dan menggagalkan budidaya rumput laut dari masyarakat (fenomena ini secara langsung muncul dan mengancam wilaya di pantai sepanjang desa Babiyotan di pulau marsela sehingga mematikan dan menggagalkan seluruh hasil budi daya rumput laut dari masyarakat MBD.

Masyarakat Adat MBD Tolak Amdal Blok Masela

Aski penolakan AMDAL Blok Masela yang di gelar oleh mahasiswa MBD yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Maluku Barat Daya (AMA-MBD) pada tanggal 21 september 2020. Setelah itu pada tanggal 28 september ITAMALDA, PEMASKEBAR dan AMA-MBD melakukan audensi dengan PEMPROV Maluku yang diwakili oleh SEKDA provinsi Maluku Dan KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU di kantor Gubernur untuk mendengar penjelasan terkait perjuangan ini serta  menyerahkan tuntutan penolakan AMDAL blok masela.

Tanggal 06 Oktober 2020 di lanjuti audensi dengan DPRD provinsi Maluku. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh ketua DPRD (LUCKY WATIMURY), pada saat itu beliau berjanji akan  memberikan garansi bahwa perjuangan ini akan terus dikawal serta akan berkordinasi dengan SKK MIGAS dan PT INPEX untuk melakukaan rekonsiliasi untuk mengscoping ulang AMDAL blok masela dan memasukan MBD sebagai daerah terdampak dan daerah penghasil. Namun apalah daya, ini hanyalah permainan yang dimainkan, sehingga pergerakan DPRD perlu diduga jangan sampai DPRD juga terlibat untuk membangun konspirasi dengan para korporasi.

Selanjutnya pada tanggal 13 November 2020 dilakukan audiensi lanjutan dengan kepala dinas Provinsi Maluku yang juga dihadiri oleh tim penyusun ANDAL. Dalam pembicaraannya kadis lingkungan hidup berjanji akan menyampaikan aspirasi rakyat Maluku barat daya untuk mempertemukan SKK MIGAS dengan pihak terdampak yang diwakili oleh PEMASKEBAR,ITAMALDA dan AMA-MBD. Akan tetapi semua ini hanya sebatas janji (istilah orang ambon janji tinggal janji parlente jalan terus).

 Pada tanggal 10 desember 2020 seruan  aksi jilid 2 kembali dilakukan sebab, perjuangan terkait aspirasi rakyat MBD tidak di respon sama  sekali oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten MBD, seketika para demonstran tiba di gedung DPRD provinsi Maluku, yang melayani para demonstran pada saat itu Bapak Ricard Rahakbauw. 

Pernyataan yang dikeluarkan sama halnya juga dengan DPRD yang lainnya sebagaimana telah disebutkan diatas. Dengan demikian lemabaga yang disebut DPRD bukan lagi lembaga yang memperjuangkaan aspirasi rakyat melainkan lembaga yang hanya sebatas memperjuangkan kepentingan partai (Kelompok).

Selanjutnya aksi penyambutan presiden pada tangggal 25 maret 2021. Aksi tersebut dihiasi dengan beberapa buah spanduk yang berisi poin-poin tuntutan terkait penolakan AMDAL BLOK MASELA. Akan tetapi tidak direspon denagn baik, namun hal ini tidak mengurangi sedikitpun semangat perjuangan Rakyat Maluku Barat Daya. Perjuangan ini akan terus berlanjut sampai Kabupaten yang bertajuk Kalwedo diakui sebagai daerah terdampak dan daerah penghasil.  

Masyarakat Adat MBD Tolak Amdal Blok Masela

Asik berpolitik blok masela hilang perawan, perjuangan terkait blok masela (MENOLAK ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN) sudah berbagai macam cara yang dilakukan oleh Ikatan Intelektual Maluku Barat Daya (ITAMALDA) dan Persekutuan Masyarakat Kepulauan Babar (PEMASKEBAR) serta keterlibatan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Maluku Barat Daya (AMA-MBD) kepada Pemerintah kabupaten maluku barat daya (PEMDA-MBD) baik secara lisan maupun tertulis namun sampai saat ini tidak perna direspon. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk kebiadapan serta pengkhianatan PEMDA-MBD terhadap rakyatnya sendiri. sehingga penulis tergelisah dan bertanya-tanya, ada apa dengan PEMDA-MBD?.

Pertanyaan ini membutuhkan jawaban yang rasional, yang pertama sejak tahun tahun 2019 ada sosialisasi Amdal di dinas lingkungan hidup provinsi Maluku dan saat itu PEMDA-MBD juga hadir, perwakilan yang hadir pada saat itu ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM, BAPAK JHON KAY, KEPALA BAPEDA, KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MBD, DAN KEPALA BIRO HUKUM. 

Sosialisasi ini seakan tidak membuahkan hasil karena PEMDA MBD tidak tau bahwa MBD tidak termasuk sebagai daerah terdampak dalam kerangka acuan AMDAL blok masela yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan hidup. Pada sisi ini dibutuhkan langkah taktis pemerintah MBD dalam menangani hal ini, kalau alasannya Bupati belum dilantik itu tidak masuk akal. Karena secara defacto Bupati Telah Terpilih. Jika hari ini kita menunggu bupati di lantik dulu baru PEMDA bersuara maka MBD telah kalah langkah karena beberapa waktu kedepan akan dilaksanakan sidang komisi AMDAL blok masela tahap kedua di jakarta sehingga secara politik bupati terpilih Benjamin Thomas Noach yang katanya ring satu gubernur Maluku, harus seseraga mungkin melakukan komunikasi eskalasi atas dengan gubernur (Murad Ismail) untuk mengawal dan mengamankan kepentingan MBD dalam sidang dimaksud

Kedua, praduga tak bersalah perlu diutarakan, jangan sampai sudah ada kesepakatan-kesepakatan secara politik, baik pribadi maupun kelompok ditingkat kabupaten dan provinsi untuk mengamankan kepentingan-kepentingan oligarki yang bermain dalam kepentingan besar blok masela. 

"Perjuangan ini menjadi sia-sia ketika masyarakat sedang berjuang dan pemerintah lipat tangan, KAMI MENUNGGU ARAHAN PERJUANGAN INI MAU DIBAWA KE MANA”.

KALWEDO...!!!

Pemuda Dan Sikap Politiknya

                                         Oleh : 

                              ARIANTO MABAHA

                 Divisi Wilayah II RUANG ASPIRASi

Pemuda selalu dikedepankan dalam setiap konstalasi kebangsaan, baik mendorong majunya suatu bangsa, ataupun menyiapkan generasi penerus dalam konteks kepemimpinan. Pemuda selalu dibilang sebagai garda terdepan membawa perubahan, lokomotif perubahan suatu daerah dipundaknya lah semua harapan digantungkan.

Secara electoral pemilih milenial menjadi hitungan dalam setiap perebutan kekuasaan lima tahunan atau sering dikenal dengan pilkada. Mereka memiliki daya tarik tersendiri karena memiliki semangat perubahan, jiwa yang masi membara dalam pandangan nilai-nilai kalwedo, dara muda dara yang berapi-api. Tidak salah kalau dalam setiap pilkada, pemuda selalu menjdai objek penting sebagai kekuatan electoral.

Pilkada 2020 yang akan berlangsung secara serentak, tidak luput dari pantauan generasi milenial (pemuda). Para calon selalu memposisikan mereka (Pemuda) secara istimewa sebagai motor penggerak dalam setiap suksesi. Mereka (Pemuda) memiliki jumlah yang cukup signifikan dalam mempengaruhi public, mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam peran yang berbeda.

Janji pilkada, tidak tanggung-tanggung mengajak mereka dengan pendekatan program kepemudaan. Menjajikan keterlibatan dalam struktur pemerintahan, bahkan dijanji segudang harapan supaya mereka terlibat secara total dalam tim penengan.

Terobosan pemuda memang penting dalam konstalasi politik, tapi pemuda mesti mengatur diri untuk berbaris rapi dan mengkonsolidasikan kekuatan untuk menjahtukan pilihan kepada yang mewakili harapan dan cita-cita perubahan.

pemuda tidak boleh menjadikan dirinya sebagai objek electoral saja, karena mereka sesungguhnya yang akan menentukan wajah kepemimpinan dan kemajuan suatu daerah. Mengambil bagian dan terlibat dalam dinamika politik harus dengan tujuan yang mengakomodir kepentingan public, hadir menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah.

Pemuda yang menentukan jalanya pembangunan dan laju pertumbuhan perbaikan SDM dan mendorong produktivitas semua segmen kehidupan.

pemuda hadir bukan mengaminkan janji politik, tapi harus merangkai janji menjadi kenyataan. supaya harapan kaum tua tidak sirnah dengan janji politik, wujudkan itu supaya kepercayaan kepada kaum muda tetap ada dalam setiap perhalatan kepentingan. Maka anak muda harus tampil di garda terdepan mengkonsolidasikan semua potensi kekuatan sehinga ia menjadi penentu kekuasaan.

Di sini saya sedikit mengulas fakta hari ini, di Maluku barat daya kaum Mudanya hampir 90% ikut berpartisipasi dalam menentukan pilihan politik masing-masing. Kaum muda sudah terkotak-kotakan dalam kepentingan politik dan parahnya pemuda hari ini menjadi pemuda yang turut terlibat dalam partisipasi memainkan isu-isu subjektifitas yang menyerang para pasangan calon kepala daerah dan sangat Nampak pada media-media sosial. Benar bahwa  kita memiliki pilihan politik masing-masing tetapi sangatlah tidak arif jika kita malah saling menjatuhkan hanya karena berbeda pilihan politik. 

Sebagai kaum intelektual sudah seyogyanya  kita memberikan edukasi yang baik terhadap masyarakat, bukan mengadu domba masyarakat lewat social media yang justru malah nantinya dapat meimbulkan perpecahan dalam hubungan persaudaraaan di Maluku barat daya.

Dalam posisi sebagai anak muda, saya mengajak seluruh pemuda untuk peka dan peduli terhadap proses suksesi kepemimpinan di Maluku Barat Daya tahun ini, janganlah pemuda abai dan acuh tak acuh dalam suksesi politik ini. Mari bermain elegan. Kaum tua sudah terlalu naïf dalam berpolitik saatnya anak muda menunjukan bagaimana berpolitik secara santun. 

Ada sindiran dari seorang penyair berkebangsaan Jerman Bertolt Brecht, yang hidup di abad ke- 19 (1898-1956). Buta yang terburuk adalah buta politik. Dia tidak mendengar, dia tidak bias berbicara dan dia tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu dan obat, semua tergantung kepada keputusan politik . lanjut… orang buta politik begitu bodoh, sehingga ia bangga dan membusungkan dadanya seraya mengatakan bahwa ia membenci politik. Si dungu tidak tahu bahwa dari kebodohan politiknya lahir pelacur, anak terlantar, pencuri terburuk dari semua pelacur, politisi buruk dan rusaknya perusahaan nasional serta multi nasional yang menguras kekayaan negeri.

Sindiran itu sekaligus menampar naluri kepemudaan kita sebagai generasi muda Maluku Barat Daya. Agar sebagai anak muda harus turun dan partisipasi aktif dalam menentukan calon pemimpin masa depan, tulisan juga ini saya peruntukan untuk anak muda Maluku Barat Daya agar tidak selalu menjadi penonton atau hanya pelengkap sorak sorai gembira dalam setiap event politik.

Pemuda harus berdaya dan mandiri agar tidak selalu hidup dalam bayangan kaum tua yang selalu menggambarkan masa depan yang lebih baik. Padahal masa lalunya juga tak seindah yang juga diucapkannya. Kata Anes Baswedan, pemuda memang minim pengalaman olehnya itu pemuda menawarkan masa depan.

"KEBEBASAN BERDEMOKRASI" (ANTARA DINASTI POLITIK DAN KOLOM KOSONG)

                                            Oleh :

                           GILBERTH E RAMSCHIE

                     Divisi Hukum RUANG ASPIRASI

Pada beberapa bulan kedepan Negara Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi berupa Pemilihan umum kepala daerah. Perhelatan kontestasi politik Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada/Pilkada) ini akan diadakan secara serentak berdasarkan keputusan KPU No.258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/ 2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Pilkada Serentak 2020. Pada Pilkada tahun ini akan ada 270 daerah yang dilibatkan, yang didalamnya terdiri atas 9 Provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. kontestasi politik ini pun mendapat banyak tanggapan dari masyarakat. Ada yang kemudian merespons secara baik, tetapi tak jarang ada juga yang merespons secara negatif.

Dalam demokrasi Indonesia semua warga negara diberikan hak untuk dapat berpatisipasi mengambil bagian dalam Pilkada, baik itu sebagai pemilih maupun sebagai yang ingin dipilih. Rumusan pasal 28D ayat 3 UUD NRI 1945 merupakan salah satu instrument dasar yang diberikan oleh Negara guna menjamin adanya hak konstitusional Warga Negara untuk mengambil bagian dalam kontestasi politik. Dan hak konstitusional itupun lebih lanjut ditegaskan dalam UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 pada pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Setiap warga Negara berhak memeperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai calon Kepala daerah”.

Perhelatan politik daerah inipun membuka ruang yang besar untuk diikuti oleh Calon Perseorangan (Independen) maupun Parpol atau Gabungan parpol sebagai pesertanya. Walaupun demikian bukanlah hal yang mudah jika ingin mencalonkan diri sebagai peserta dalam kontestasi Pilkada. Ada syarat-syarat dukungan yang mesti dipenuhi oleh paslon perseorangan maupun Parpol atau Gabungan parpol agar dapat terlibat sebagai peserta.

Mendapat dukungan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 6,5 hingga 10 persen dari total jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pilkada sebelumnya, merupakan syarat yang mesti dipenuhi oleh paslon yang mengajukan diri secara perseorangan. Menurut UU Pilkada, calon perorangan yang diajukan sebagai kepala daerah provinsi harus mengumpulkan KTP 10% di daerah untuk jumlah DPT sampai 2.000.000 orang, 8,5% di daerah untuk jumlah DPT antara 2.000.000 - 6.000.000 orang, dan 7,5% di daerah untuk jumlah DPT antara 6.000.000 - 12.000.000 orang, serta 6,5% di daerah untuk jumlah DPT di atas 12.000.000 orang, dimana untuk Pilkada Provinsi jumlah dukungan itupun harus tersebar dilebih dari 50% jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi.

Dalam UU Pilkada juga mensyaratkan bagi calon perorangan yang mengajukan diri sebagai kepala daerah Kabupaten/Kota agar harus mendapatkan dukungan KTP 10% di daerah untuk jumlah DPT sampai 250.000 orang, 8,5% di daerah untuk jumlah DPT antara 250.000 - 500.000 orang, 7,5% di daerah untuk jumlah DPT antara 500.000 - 1.000.000 orang, dan 6.5% di daerah untuk jumlah DPT yang lebih dari 1.000.000 orang, yang mana jumlah dukunganya juga harus tersebar dilebih dari 50% jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota. 

Lebih lanjut berdasarkan Surat Edaran (SE) KPU RI Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 terkait dengan tahapan Pilkada serentak 2020, bahwa setiap copian E-KTP  yang dikumpulkan oleh Paslon Peseorangan harus juga menyertakan Formulir surat pernyataan dukungan dari si pemilik KTP. Sehingga Syarat-syarat dukungan yang mesti dipenuhi oleh paslon Perseorangan untuk Pilkada Tahun ini rasa-rasanya semakin sulit apalagi dimasa pandemic Covid-19. Tetapi bagaimana pun, itulah syarat yang mesti dipenuhi demi menjamin adanya hak yang sama sebagai peserta dalam pesta demokrasi.

Lantas bagaimana dengan Parpol atau Gabungan Parpol? Apa saja syaratnya?

Dalam menyongsong pesta demokrasi Pilkada, bukanlah lagi hal yang baru jika perhatian masyarakat lebih banyak tertuju kepada partai politik dalam mengusung kandidatnya. Hal ini boleh jadi dikarenakan partai politik dalam keberadaannya cukup memberikan kontribusi yang besar sebagai penghubung aspirasi yang strategis antara pemerintah dan Warga Negara melalui wakil rakyat (kader partai) di Pemerintahan.

Pengusungan paslon dari partai politik maupun gabungan partai politik dapat terbilang lebih nyaman ketimbang paslon yang bertarung secara Independen. Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada menyebutkan bahwa, “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.”. 

Artinya bahwa partai yang memiliki jumlah kursi terbanyak atau yang memiliki akumulasi perolehan suara terbanyak dalam Pemilu anggota DPRD Kab/Kota, dapat dengan mudah mendaftarkan paslonnya dalam kontestasi Pilkada. Dan bahkan segala hal kemudian dapat diatur oleh partai-partai yang memiliki jumlah kursi terbanyak untuk membatasi paslon dari partai dengan jumlah kursi yang sedikit. Padahal Sebagai Negara yang Demokratis, selain hak memilih,  hak untuk dipilih juga  menjadi hal yang penting dalam perkembangan demokrasi Indonesia. Sehingga pembatasan yang berbau konspirasi dalam hal membatasi hak orang lain untuk berkontestasi, boleh jadi merupakan suatu tindakan inkonstitusional yang dapat berujung pada hadirnya kotak kosong (atau dalam istilah resmi disebut sebagai  kolom kosong) dalam perhelatan politik daerah.

Kontestasi Pilkada kemudian selalu dihiasi dengan asesoris pro kontra terhadap Incumbent. Kepentingan demi kepentingan selalu dihalalkan untuk kemaslahatan elit dan slogan Vox populi, Vox dei selalu menjadi andalan dalam mengambil hati rakyat untuk menentukan pilihannya. Demokrasi di Indonesia belakangan ini menjelaskan akan satu hal bawasanya sistem yang sedang dirawat adalah kekuasaan yang hanya berada ditangan kelompok kecil sebagai kelompok yang istimewa, dimana bentuk-bentuk keistimewaan itu dapat tergambar dengan jelas dalam praktek perpolitikan (Dinasti) saat ini.

Kehadiran kelompok istimewa inipun dalam kontestasi pilkada memiliki suatu keterkaitan yang logis dengan keberadaan Kolom kosong, sehingga merupakan salah satu hal yang juga cukup menarik untuk dibahas dalam perhelatan politik daerah. Kolom kosong atau kotak kosong sebagai suatu fenomena, dapat dianggap merupakan bagian konstruksi dari presepsi teori konspirasi yang hanya menghadirkan kandidat pasangan tunggal dalam kontestasi politik daerah, sehingga perhelatan Pilkada rasa-rasanya hanya dianggap sebagai  formalitas atau simbolis di kalangan elit yang memiliki kekuatan dan kekuasaan, karena Fenomena kolom kosong tersebut membawa kemungkinan yang cukup besar untuk  mempertahankan pragmatisme politik dalam memburu posisi dan jabatan oleh partai politik maupun individu kandidat. Yang mana wujud pragmatisme politik dalam kontestasi pilkada selalu menampilkan Incumbent sebagai kandidat yang ideal untuk bertarung melawan kolom kosong.

Kehadiran kolom kosong ini juga kemudian telah menjadi wacana yang kontradiktif dikalangan masyarakat. Wacana kontradiktif ini tak jarang hadir di kalangan pegiat politik maupun  pada kalangan masyarakat yang merasa berkepentingan untuk melihat pembangunan yang lebih baik di daerah. Wacana yang hadir tak jarang sering menyoalkan terkait peranan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam hal memilih, dimana wacana ini juga selalu dibumbui dengan mempresentasikan kekurangan dan kelebihan dari setiap kandidat. Walaupun demikian posisi incumbent dalam suatu perhelatan masih terbilang sangat kuat jika dilakukan kalkulasi kepentingan dan kekuasaan serta memiliki kemungkinan yang juga kecil untuk dapat dikalahkan oleh calon yang maju melalui partai kecil maupun yang maju melalui jalur independent.

Oleh karenanya Konstruksi dari presepsi teori konspirasi mengenai kolom kosong ini pun, perlu dilihat dengan cermat terkait dengan apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam hal menentukan pilihan, sebenarnya harus secara cerdas dan cermat menyikapi hal ini, sehingga figure kandidat yang dipilih bukanlah figur yang hanya unggul dalam hal kekuasaan melainkan lebih dari itu dapat membawa suatu gagasan besar yang mampu tereksekusi melalui kerja nyata dalam rangka membangun daerah yang lebih baik. maka bertalian dengan kebebasan berdemokrasi ditengah-tengah tantangan Covid-19, kehadiran Kolom kosong dalam keberadaannya, bisa dipandang baik sebagai suatu bentuk penyelamatan demokrasi sehingga warga Negara memiliki hak untuk menentukan pilihan, yang bisa saja tidak menyutujui paslon tunggal dalam suatu sistem pemungutan suara.

“Politik bukanlah alat untuk mencapai kekuasaan melainkan etika untuk melayani”

                             VOX POPULI VOX DEI

NARASI KEMERDEKAAN

                                                Oleh : 

                                       YONAS AMOS 

                     Founder & Direktur RUANG ASPIRASI

NARASI KEMERDEKAAN

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, menjadi kalimat sakti yang dibacakan oleh Ir.Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 di jalan pegangsaan timur nomor 56 jakarta pusat, menandai perjalan baru kemerdekaan Indonesia. 

Merdeka Merdeka Merdeka, slogan yang selalu  terdengar disetiap tahunnya ketika Indonesia memperingati hari kemerdekaannya. Bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya, berdiri sendiri, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu, leluasa bebas merdeka dapat berbuat sekehendak hatinya, merupakan sederet kata-kata yang dapat mengartikan kata merdeka jika kita mencarinya pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

75 tahun sudah Indonesia Merdeka, masih saja ada masalah tentang kebebasan berpendapat bagi warganya. Masih banyak kasus demonstrasi yang berujung pada aksi represif dari pihak kepolisian, masih ada tempat ibadah yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan ijin membangun atau prosesi ibadah yang berujung pada pembubaran.  

75 Tahun Indonesia merdeka, masih ada tempat-tempat diujung pelosok negeri ini yang merindukan adanya layanan kesehatan, masih ada bangunan sekolah beratapkan daun berdinding bamboo dengan hanya satu guru merangkap kepala sekolah, masih ada keterbatasan akses terhadap informasi dan minimnya jarigan selular dipelosok daerah tetapi kebijakan yang diambil adalah sekolah daring, masih ada yang harus naik kegunung mencari signal internet demi untuk ujian skripsi ataupun mengikuti pelajaran di kampus ataupaun disekolah. 

75 Tahun Indonesia merdeka, tapi masih ada warga negaranya yang berteriak tentang pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi, jalan raya yang tak tampak bentuknya sejak Indonesia merdeka 75 tahun yang lalu. 

75 Tahun Indonesia merdeka, masih ada warga masyarakat yang terus mengharapkan bantuan rumah karena tidak punya tempat untuk meletakan kepala ataupun rumah yang harus digusur demi pembangunan proyek dan  biaya ganti ruginya tak kunjung cair. 

75 Tahun Indonesia merdeka tetapi masih saja memiliki utang luar negeri yang cukup besar, beras masih diimpor, tenaga kerja asing masih dipakai, PHK dan pengangguran cukup terus bertambah setiap tahunnya. 

75 Tahun Indonesia merdeka,  masih saja ada RUU controversial yang mengalami penolakan besar-besaran pada kalangan akar rumput tapi masih terus dibahas oleh wakil rakyat kita sedangkan RUU yang dianggap paling urgent oleh masyarakat justru tak kunjung selesai dibahas. 

75 tahun sudah Indonesia merdeka tetapi masih ada kasus-kasus HAM yang tak kujung selesai. Masih ada penegakan Hukum yang tajam kebawah dan tumpul keatas. Masih ada yang berteriak meminta merdeka dari Bangsa Indonesia yang hari ini merayakan kemerdekaannya. 

Kemerdekaan yang hakiki bukan terletak pada bagaimana Merdeka itu dilihat dalam bentuk kata-kata Pemerintah tetapi bagaimana merdeka itu dirasakan dalam laku kita sebagai warga Negara. 

DIRGAHAYU BUMI PERTIWIKU

INDONESIA RAYA. 

.

MERDEKA !!!